Jumat, 07 Agustus 2009

Marcus Wanma, Pemimpin Yang Memenuhi Harapan Rakyat

Air mata Marcus Wanma tak terbendung setiap kali mengenang masa-masa sebelum Raja Ampat menjadi daerah otonom. Sebagai bagian dari warga masyarakat Raja Ampat ketika itu, ia turut merasakan betapa sulitnya masyarakat menemukan hakekat dan makna kehidupan yang lebih baik. Setidaknya dari sisi aksebilitas dan pelayanan pembangunan.

Marcus Wanma menggambarkan sebelum pemekaran mayoritas masyarakat Raja Ampat hidup dibawah garis kemiskinan. Wilayahnya terisolir serta pelayanan pembangunan masih kurang. “Banyak anak-anak Raja Ampat yang putus sekolah. Kasus kematian ibu dan anak sangat tinggi. Mereka hidup di pulau-pulau yang terpencil dan jauh dari pelayanan pemerintahan,” kenangnya.

Marcus Wanma tidak serta-merta menyalahkan pemerintah kala itu. Luasnya wilayah pemerintahan dan minimnya sarana transportasi memperlebar jarak antara masyarakat dan pemerintah. Hasilnya pelayanan pemerintahan tidak optimal. Pembangunan berjalan ditempat dan masyarakat terjerat belunggu kemiskinan ditengah kelimpahan sumber daya lautnya.

Bukan itu saja, kondisi geografis daerah Raja Ampat yang terdiri dari laut menjadi hambatan pada pelayanan pemerintahan. Roda pemerintahan dan pembangunan jarang menyentuh daerah yang tepat di garis khatulistiwa tersebut. “Bayangkan untuk sampai ke wilayah Misool, Ayau, Kofiau ataupun daerah lainnya, kita harus membutuhkan waktu yang lama dengan biaya yang tidak sedikit,” ujar Pak Wanma.

“Saat itu, masyarakat Raja Ampat jauh tertinggal dari daerah lainya di Papua. Masyarakat Raja Ampat sangat merindukan perubahan,” tambahnya.

Kondisi yang digambarkan Marcus Wanma juga diceritakan beberapa tokoh masyarakat dan tokoh adat Kabupaten Raja Ampat. Samgar Sosir,S.Sos, Tokoh Masyarakat Waigeo Utara, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Kepegawai Daerah Kabupaten Raja Ampat mengakui Raja Ampat sebelum pemekaran sangat terasing dari pembangunan.

“Saya lihat waktu ketika masih bergabung dengan Kabupaten Sorong, daerah Raja Ampat diasingkan dari pembangunan baik infrastuktur, sumber daya manusia, dan kesehatan. Kita tertinggal jauh sekali,” kata Samgar.

Hal yang sama diungkapkan, Rasyid Wauyai. Sebelum pemekaran, pria yang sehari-harinya sebagai Kepala Kampung Beo ini mengakui pembangunan di Kampung Beo berjalan di tempat. Tidak ada perubahan. Tidak ada pembangunan. Kondisi itu merata di semua kampung di distrik Teluk Mayalibit. “Sebelum pemekaran, masyarakat di Kampung Beo, demikian juga kampung-kampung lain di Distrik Teluk Mayalibit hanya menunggu takdir. Tidak bisa buat apa-apa. Ini dirasakan oleh hampir semua kampung,” terang Rasyid.

“Setelah pemekaran sampai saat ini, pemda Raja Ampat telah membangun 20 unit perumahan rakyat tipe 36 dibangun di Kampung Beo. Sekolah juga sudah berjalan, sudah ada ruko. Kami juga mendapatkan bantuan pemberdayaan ekonomi rakyat dari pemerintah seperti ketinting, solar sell, keramba ikan, bantuan budidaya kerapu. Juga beberapa bantuan lain seperti bantuan dana respek, dan lain sebagainya,” banding Rasyid.

Kondisi sebelum pemekaran membuat bathin Marcus Wanma, kelahiran Kampung Asukweri, Distrik Waigeo Utara ini terus bergejolak. Ia ingin melakukan sesuatu bagi masyarakarat Raja Ampat. Karena itu, ditengah kesibukannya sebagai pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sorong, ia tak pernah berhenti memikirkan nasib sekitar 46.000 warga masyarakat Kabupaten Raja Ampat, yang tersebar di 610 pulau di Kabupaten Raja Ampat. “Ketika menjadi PNS di Kabupaten Sorong saya terus berpikir tentang apa yang harus saya buat untuk masyarakat saya,” kenang Wanma.

Namun kerinduan dan pergolakan bathinnya tidak mengendorkan semangat dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Sorong, Marcus Wanma tetap menunjukan kedisiplinan, ketekunan dan keuletannya dalam berkarya. Semangat pengabdiannya bagi masyarakat Kabupaten Sorong tetap dijunjung tinggi. Kualitas kerjanya terus ditingkatkan. Prestasi kerja yang ditunjukkan Pak Wanma mendorong Bupati Kabupaten Sorong, Jhon Piet Wanane, SH menunjuknya sebagai Kepala Badan Kepewagaian Daerah Kabupaten Sorong, guna memberikan pelayanan yang prima bagi seluruh pegawai di Kabupaten Sorong. Karier Pak Wanma terus menanjak. Bahkan ia pernah ditunjuk sebagai asisten III Setda Kabupaten Sorong. Ketika ia menjabat sebagai asisten III,

Prestasi kerja Pak Wanma, tidak hanya diakui, Jhon Piet Wanane, tetapi juga dicatat Menteri Dalam Negeri ketika itu. Lahirnya undang-undang nomor 26 tahun 2002 tentang pemekaran 14 Kabupaten/Kota di Papua, dimana salah satunya adalah Kabupaten Raja Ampat. Nama Marcus Wanma dideretkan sebagai salah putra terbaik Papua untuk memimpin daerah pemekaran tersebut. Ia ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Raja Ampat.

Penunjukan tersebut seakan mengabulkan impian, cita-cita dan kerinduan Pak Wanma untuk membawa perubahan bagi masyarakat Raja Ampat. Sebagai pribadi yang beriman dan taat beribadah, ia mengakui pemekaran bukan hanya usaha manusia semata tetapi juga berkat campuran tangan ilahi guna membawa masyarakat Raja Ampat pada keadaan yang lebih baik. “Pemekaran adalah jembatan emas untuk menghantar masyarakat pada kesejahteraan. Ini adalah anugerah Tuhan bagi masyarakat Raja Ampat,” ujarnya.

Lahir di kampung yang terpencil menguatkan filosofi Pak Wanma, bahwa tujuan pemekaran adalah memperpendek rentang kendali, membongkar keterisolasian, keterbelakangan dan mendekatkan pelayanan pembangunan dan pemerintahan kepada masyarakat. Sebagai anugerah Tuhan, pak Wanma mengakui pemekaran harus dimanfaatkan sebaik-baiknya hanya dan untuk kesejahteraan rakyat.

Untuk itu sebagai karakter bupati antara tahun 2003-2005, selain menjalan tugas-tugas pokoknya seperti mempersiapkan pemilihan legislatif, mempersiapkan infrastruktur dasar dan mempersiapkan pemilihan kepala daerah, juga melakukan berbagai terobosan, seperti pembangunan perumahan rakyat, mempersiapkan pendidikan, layanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam masa tugasnya sebagai karakter, Marcus Wanma sering melakukan kunjungan keliling dari kampung ke kampung untuk melihat dari dekat keadaan dan kebutuhan masyarakat.

Dalam kunjungan itu, Marcus Wanma mengakui bahwa ada banyak hal yang dilakukan guna memperbaiki nasib masyarakat Raja Ampat di segala bidang. Selain ingin melihat keadaan masyarakat dari dekat, Marcus Wanma yang gemar membaca ini mau mendengar langsung kebutuhan dan harapan masyarakat. Data-data lapangan tersebut, kemudian dirumuskannya dalam program-program pembangunan.

“Sejak awal bahkan sampai sekarang, pak Wanma sering melakukan kunjungan ke Kampung-Kampung. Bahkan setiap tahun 2-3 kali Pak Wanma mengunjugi kampung-kampung yang ada di Raja Ampat,” ujar Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Raja Ampat, Drs. Untung.

Jabatan sebagai karakteker bupati, bukanlah pekerjaan mudah bagi Marcus Wanma. Sebagai daerah baru, pak Wanma diperhadapkan berbagai masalah seperti ketiadaan infrastruktur dasar, kekurangan sumber daya manusia, kualitas pelayanan kesehatan yang kurang memadai, kemiskinan yang melilit masyarakat Raja Ampat yang umumnya mendiami wilayah pesisir serta tidak adanya sarana transportasi.

“Kabupaten ini kita bangun dari “nol”. Ibarat kendaraan bermotor, kita start dari kilo meter “0”. Dimana-mana kita menemukan kekurangan. Bahkan sejak pertama kita masuk Waisai, kita harus membangun tenda-tenda sebagai tempat tinggal. Saat itu Waisai masih hutan belukar,” kisahnya.

Kaitan dengan masalah-masalah tersebut Pak Wanma mengakui itu hanyalah ujian untuk membuat pribadinya bijaksana dalam mencari solusinya. “Daerah ini dimekarkan untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Kita dipanggil untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini,” ujar Marcus Wanma yang gemar berolahraga bulutangkis dan bola volley tersebut.

Sebagaimana tugas seorang karakter bupati, Marcus Wanma berhasil mempersiapkan penyelenggaraan pemilihan legislatif pertama di kabupaten yang memiliki jenis terumbu karang terbanyak di dunia tersebut. Selain itu. Ia pun berhasil mempersiapkan beberapa infrastruktur dasar. Pada bulan Awal 2005, ia mengundurkan diri dari karakter bupati dan mempersiapkan diri untuk mengikuti pemilihan kepala daerah. Pejabat Bupati diganti oleh Alm.Drs. Jack Kapissa. “Banyak tokoh masyarakat, tokoh agama dan lapisan masyarakat lainnya meminta saya maju dalam pilkada pertama di kabupaten ini,” katanya.

Pada bulan Oktober 2005, Drs. Marcus Wanma, M.Si yang berpasangan dengan Drs. Inda Arfan memperoleh suarat mayoritas pada pemilihan kepala daerah. Tepat pada 16 Nopember 2005, Marcus Wanma dilantik jadi bupati Raja Ampat oleh Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat, Purn. Brigjen. Bram Atururi dan disaksikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Irian Jaya Barat, Jimmy Demianus Idji.


Bagi Marcus Wanma, kemenanganya pada pilkada pertama tersebut merupakan kepercayaan sekaligus tanggung jawab untuk mengabdikan yang terbaik bagi masyarakat Raja Ampat. “Kemenangan ini adalah kepercayaan rakyat, yang juga merupakan tanggung jawab bagi saya untuk menjalankan amanah mereka di kabupaten ini,” ujar Marcus Wanma.

Setelah dilantik menjadi bupati definitive, Marcus Wanma perubahan dimana-mana. Dengan berpijak pada visi: Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten bahari yang didukung potensi sumber daya pariwisata, perikanan dan kelautan menuju masyarakat madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ia memperhatikan pembangunan di semua bidang bidang seperti mempersiapkan infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi kerakyatan. by. Petrus Rabu

Kamis, 06 Agustus 2009

Lintasan Sejarah Kabupaten Raja Ampat




SEJARAH SINGKAT PEMERINTAHAN KABUPATEN RAJA AMPAT

Kota Sorong Doom secara geostrategi maupun geopolitik memiliki kedudukan yang sangat penting, maka oleh Pemerintah Nederland Nieuw Guinea mengangkat seorang Asistent Resident Koordinator untuk 2 Onderafdeling pada tahun 1952 yaitu:
a. Onderafdeling Sorong Olie
b. Onderafdeling Raja Ampat

Setiap Onderafdeling dikepalai oleh seorang Hoofa Van Plaat Selikh Bestuur (HPB) dan keduanya berkedudukan di Sorong Doom.

Pada tahun 1956 Afdeling West Nieuw kemudian dibagi menjadi 2 (dua) Afdeling yang terdiri dari:
a. Afdeling West Nieuw Guinea
b. Afdeling Fak-fak

Dengan terpecahnya Afdeling tersebut, maka Resident West Nieuw Guinea yang semualanya berkedudukan di Sorong Doom, dipindahkan ke Manokwari.
Akibat dari pemecahan tersebut, maka Afdeling West Nieuw Guinea sebanyak 8 (delapan) Onderafdeling menjadi 6 (enam) Onderafdeling yang meliputi:
a. Onderafdeling Raja Ampat
b. Onderafdeling Sorong Olie
c. Onderafdeling Ayamaru (tahun 1955 dipindahkan ke Teminabuan)
d. Onderafdeling Manokwari
e. Onderafdeling Ransiki
f. Onderafdeling Bintuni

Tahun 1959 Hoofd Van Plaatselijk Bestuur (HPB) Sorong Olie dipindahkan dari Sorong Doom ke Remu sebagai Ibu Kota Onderafdeling yang baru, sedangkan Sorong Doom sebagai Ibu Kota Onderafdeling Raja Ampat.

Pembagian wilayah seperti tersebut di atas berlangsung sampai dengan penyerahan Pemerintah atas Irian Jaya Barat kepada Penguasa Sementara Perserikatan Bangsa-bangsa/United Nations Temporary Exicutive (UNTEA) tanggal 1 Mei 1963.

Setelah penyerahan Irian Barat secara penuh kepada Pemerintah Republik Indonesia oleh UNETA, maka pada tahun 1965 berdasarkan berbagai pertimbangan diangkat seorang Wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong.
Wakil Bupati Koordinator yang berkedudukan di Sorong ini diberi tugas antara lain:
a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas Pemerintah oleh Kepala Pemerintah Setempat (KPS) Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, dan Ayamaru.
b. Mempersiapkan pelaksanaan Pemecahan Kabupaten di Irian Barat Bagian Barat menjadi 2 (dua) Kabupaten.
Kedudukan Wakil Bupati Koordinator ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Perdana Menteri I Nomor: 129 Tahun 1965.
Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 22 Tahun 1967, Tanggal 14 Juni Tahun 1967, kedudukan Wakil Bupati Koordinator Wilayah Kepala Pemerintahan Setempat Sorong, Raja Ampat, Teminabuan, dan Ayamaru dibentuk satu wilayah Kabupaten Administrasi dan terpisah dari Kabupaten Manokwari.

Dengan berhasilnya pelaksanaan penentuan pendapat rakyat pada tahun 1969 dengan baik dan sukses, maka sebagai tindak lanjut atas keberhasilan itu, oleh Pemerintah Republik Indonesia ditetapkan Undang-Undang Nomor: 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Povinsi Otonomi Irian Barat dan setelah penetapan Undang-undang Nomor: 12 tahun 1969, maka status Kabupaten Administrasi Sorong menjadi Kabupaten Otonomi sampai dengan tahun 1972 yang terdiri atas:
a. Wilayah Kepala pemerintah Setempat Sorong dengan Ibu Kota Sorong.
b. Wilayah Kepala Pemerintah Setempat Raja Ampat Ibu Kota Sorong Doom terbagi atas:
1) Distrik Salawati Utara Ibu kota Doom.
2) Distrik Salawati Selatan Ibu Kota Seget.
3) Distrik Waigeo Utara Ibu Kota Kabare.
4) Distrik Waigeo Selatan Ibu kota Saonek
5) Distrik Misool Ibu Kota Waigama.
c. Wilayah Pemerintah Setempat Teminabuan dengan Ibu Kota Teminabuan.
d. Wilayah Kepala Pemerintah Setempat Ayamaru

Dalam perkembangan selanjutnya, bahwa untuk mendekatkan pelayanan dan memperpendek rentang kendali sebagai bagian dari substansi pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor: 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Povinsi Papua, maka berdasarkan Undang-undang no. 26 Tahun 2002 tentang Pemekaran 14 kabupaten di Povinsi Papua, dan Raja Ampat sebagai salah satu Kabupaten dari 14 Kabupaten pemekaran tersebut. Dan dengan Surat Keputusan Mendagri No: 131.81 – 172 Tahun 2003 tanggal 10 April 2003 Saudara Drs. Marcus Wanma, M.Si dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI selaku Penjabat Bupati Raja Ampat pada tanggal 12 April 2003. Kemudian pada tanggal 9 Mei 2003 secara defacto dimulainya administrasi pemerintahan di Waisai sebagai Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat yang ditandai dengan dibukanya selubung papan nama Kantor Bupati oleh Gubernur Provinsi Papua Almarhum Dr. Drs. Jap Salosa, M.Si disaksikan oleh Bupati Sorong dan Ketua DPRD Sorong.

Dalam pembentukan Kabupaten Raja Ampat, maka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dengan membawahi 10 Distrik masing-masing; Distrik Waigeo Utara, Distrik Waigeo Selatan, Misool dan Samate berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor: 9 Tahun 2000, selanjutnya Distrik Misool Timur Selatan, Waigeo Barat, Ayau dan Teluk Mayalibit berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Nomor: 21 Tahun 2003 termasuk Distrik Waigeo Timur dan Kofiau.

Pejabat yang memimpin Kabupaten Raja Ampat sebagai bupati pertama seteleh menang dalam pilkada tahun 2005, masing-masing yaitu Bupati Raja Ampat adalah bapak Drs. Marcus Wanma, M.Si yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.82 – 980 Tanggal 28 Oktober Tahun 2005. dan Bapak Drs. Inda Arfan sebagai Wakil Bupati Raja Ampat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.82 – 981 Tanggal 28 Oktober Tahun 2005 yang pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2005 oleh Pejabat Gubernur Provinsi Irian Jaya Barat dan disaksikan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Irian Jaya Barat.

Guna memperpendek rentang kendali dan mendekatkan pelayanan pemerintahan di kabupaten yang memiliki 610 pulau ini, Pemda Raja Ampat melakukan pemekaran 3 distrik baru sehingga menjadi 13 distrik dan tahun 2008, dimekarkan empat distrik dan 9 kampung. sehingga secara pemerintahan, saat ini terdapat 17 distrik dan 97 kampung. by Petrus Rabu

Raja Ampat, Raja Yang Kian Bertumbuh

Akhir 2003, Raja Ampat dideklarasikan sebagai kabupaten baru, berdasarkan UU No. 26 tahun 2002, bersamaan dengan 14 kabupaten lainnya di papua. Saat ini, Kabupaten Raja Ampat merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat yang terdiri dari 4 Pulau besar, yakni Waigeo, Bantanta, Salawati dan Misool dan lebih dari 600 pulau-pulau kecil lainya. Waisai, menjadi pusat pemerintahan dari kabupaten yang dideklarasikan sebagai Kabupaten Bahari pada tahun 2007 yang lalu, sekitar 36 mil dari Kota Sorong. Secara de facto, kabupaten Raja Ampat mulai efektif sejak tanggal 09 Mei 2003, bertepatan dengan pembukaan selubung papan nama oleh Alm. Drs. Yaap Salosa, gubernur Papua saat itu dan disaksikan pejabat Bupati Drs. Marcus Wanma, M.Si dan tokoh masyarakat Raja Ampat lainnya.

Secara geografis, Raja Ampat berada pada koordinat, 2⁰25 LU - 4⁰25 LS dan 130⁰ - 132⁰55 BT. Secara geoekonomis dan geopolitik, kepulauan Raja Ampat memiliki peranan penting sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah luar negeri. Pulau Fani terletak diujung utara, berbatasan langsung Republik Palau. Secara administrasi batas wilayah pemerintahan Raja Ampat adalah sebagai berikut, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seram Utara, Provinsi Maluku, sebelah barat berbatasan Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara, sebelah timur berbatasan dengan Kota Sorong, dan sebelah utara berbatasan dengan Republik Palau, dengan luas wilayah ± 46.000 Km², saat ini terdapat 17 distrik dan 97 kampung. Adapun distrik-distrik tersebut antara lain: Distrik Kepulauan Ayau, Distrik Waigeo Utara, Distrik Wawarbomi, Distrik Waigeo Timur, Distrik Teluk Mayalibit, Distrik Waigeo Selatan, Distrik Meosmanswar, Distrik Waigeo Barat Kepulauan, Distrik Waigeo Barat Daratan, Distrik Salawati Utara, Distrik Selat Sagawin, Distik Kofiau, Distrik Misool Utara, Distrik Misool Barat, Distrik Misool Timur, Distrik Misool Selatan dan Distrik Kepulauan Sembilan.

Pada awal pembentukannya, kabupaten ini dipimpin Drs. Marcus Wanma, M.Si sebagai penjabat bupati dan dikokohkan sebagai bupati definitive berpasangan dengan Drs. Inda Arfan setelah menang dalam pilkada tahunn 2005. Dibawah kepemimpinan, MARINDA sebutan Marcus Wanma-Inda Arfan, kabupaten yang memiliki visi: Mewujudkan Kabupaten Raja Ampat sebagai kabupaten bahari yang didukung potensi sumber daya pariwisata, perikanan dan kelautan menuju masyarakat madani dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia,” meroket diberbagai pertumbuhan dan pembangunan.

Dari sisi sumber daya alam, kabupaten ini terletak dijatung segitiga terumbu karang dunia dan merupakan pusat keanekragaman hayati laut tropis di dunia, dengan memiliki berbagai zatwa endemik. Hasil penelitian ahli kelautan dunia membeberkaan laut Raja Ampat dihuni ± 1.104 jenis ikan, 699 jenis molusca dan 537 jenis hewan karang. Juga kaya dengan terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, pantai tebing berbatu indah dan strategis bagi pengembangan usaha ekowisata. Hal inilah, maka sudah lima kampung ditetapkan sebagai kampung wisata oleh bupati Raja Ampat belum lama ini, antara lain: Kampung Yenwapnor, Saundarek, Arborek, Sawingray, Kurkapa dan Yenbuba. Selain itu, pemda Raja Ampat juga bekerja sama dengan LSM Lingkungan hidup mendeklrasikan tujuh kawasan konservasi laut di Raja Ampat seperti KKLD Kofiau-Boo, Misool, Selat Dampier, Teluk Mayalibit, Wayang-Sayang, Ayau dan Asia.

Selain pembangunann di berbagai sektor, pengembangan sektor perikanan dan kelautan mendapat porsi yang cukup tinggi dibawah kepemimpinan MARINDA, perikanan tangkap dan budidaya terus digalakan. Sesuai data Dinas Kelautan dan Peikanan Raja Ampat, perairan Raja Ampat memiliki pontensi lestari sebesar 590.600 ton/tahun dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sekitar 472.000 ton/tahun, sehingga diperkirakan masih memiliki peluang sekitar 434 ton/tahun. Untuk meningkatkan income masyarakat Raja Ampat, yang 90 % hidupnya bergantung pada sumber daya laut, secara rutin pemda Raja Ampat memberikan berbagai fasilitas penangkapan kepada masyarakat seperti motor tempel, ketinting, pembangunan pabrik es di beberapa distrik dan pembangunan tempat penampungan ikan (TPI). Sesuai kondisi geografis, saat ini pemda Raja Ampat juga mendorong masyarakat untuk melakukan budidaya rumput laut. Bahkan saat ini, Raja Ampat menjadi penyuplai bibit rumput laut se-Provinsi Papua Barat.

Dalam mendobrak PAD, pemda Raja Ampat juga sedang giat dalam pengembangan sektor pariwisata, baik melalui pengembangan dan pengalian potensi pariwisata maupun promosi ke beberbagai Negara. Kondisi alamnya asli dengan taman laut terindah saat ini memiliki daya tarik tersendiri bagi wisatawan asing dan manca Negara. Setiap tahun, kunjungan wisatawanpun terus meningkat. “Berdasarkan catatan majalah Scuba Diving, di tahun 2009, terdapat sekitar 4.000 wisatawan asing yang terdaftar sebagai wisatawan yang akan berkunjung ke Raja Ampat,” ujar Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, Yusdi Lamatenggo, S.Pi, M.Si.
Selain mengembangkan sektor perikanan dan pariwisata, pemberdayaan ekonomi masyarakatpun terus dijalankan dengan pengembangan koperasi di tiap-tiap distrik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, maka tak tanggung-tanggung pemda kabupaten Raja Ampat menyerahkan dana pemberdayaan kampung kepada masyarakat, dimana sejak tahun 2007-sekarang terus meningkat, tahun 2007 sebesar Rp.100 jt/kampung dan memasuki tahun 2008-sekarang meningkat menjadi Rp. 250 jt/kampung, dana pemberdayaan kampung ini diperoleh dari dana otsus sebesar Rp. 100 juta dan APBD Raja Ampat sebesar Rp. 150 juta. “Kita mau masyarakat ini terus maju, dan bersaing dengan daerah lain. Kita tepis anggapan sebagai daerah tertinggal,” ujar Drs. Marcus Wanma,M.Si.

Dibidang pemberdayaan sumber daya manusia, pemda Raja Ampat membuat berbagai terobosan sehingga tersediannya sumber daya manusia yang berkualitas di masa yang akan datang. Sejak pemekaran, selain menyiapkan infrasturk dasar baik SD, SMP dan SMA dengan membangun berbagai gedung sekolah baru, pemda Raja Ampat memberikan beasiswa bagi anak-anak Raja Ampat dibidang kesehatan(kedokteran,kebidanan, keperawatan dan ahli gizi), penerbangan serta memberikan kesempatan bagi aparatur mengikuti diklat dan pendidikan dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di tanah air. Sesuai dengan kondisi geografis saat ini pemda Raja Ampat membangun pendidikan berpola asrama jenjang pendidikan dasar, yang keseluruhan biayanya ditanggung pemerintah daerah, serta membangun asrama bagi mahasiswa Raja Ampat di berbagai kota di Papua dan luar Papua.

Sementara itu, pada pengembangan bidang sosial dan keagamaan, pemda Raja Ampat memberikan bantuan secara rutin bagi pembangunan tempat ibadah serta membiayai kenaikan haji ke tanah suci Mekah bagi tokoh agama muslim dan membiayai wisata rohani ke Kota Yerusalem bagi tokoh agama Kristen serta memberikan honorarium bagi pemuka agama yang menjalan tugas pelayanan terhada jemaat/umat di bumi bahari Raja Ampat. . Program ini dijalankan setiap tahun sejak kabupaten ini definitive serta memberikan honorarium bagi pemuka-pemuka agama. Tujuannya menyiapkan tokoh agama dalam membantu pemerintah meningkatkan kualitas keimanan masyarakat Raja Ampat.

Memasuki usianya ya ke-6 di tahun 2009, Bupati Raja Ampat, Drs. Marcus Wanma mengajak seluruh komponen masyarakat Raja Ampat untuk terus berpacu dan berpartisipasi dalam berbagai pembangunan guna meninggalkan berbagai keteringgalan. “Kita sudah berbuat, tetapi masih banyak yang masih kita buat untuk masyarakat di kabupaten ini, maka marilah kita terus berlari dan berpartisipasi dalam berbagai pembangunan sesuai dengan potensi yang kita miliki,” ujar bupati ketika melakukan tatap muka dengan berbagai tokoh masyarakat tingkat distrik belum lama ini. Mbilim kayam Raja Ampat. by Petrus Rabu